Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik

Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik

Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik – Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah strategisnya adalah memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga publik melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip SDGs dapat diintegrasikan ke dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di berbagai sektor pembangunan.

“Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik“

Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik

Tujuan Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik :

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan indikator SDGs.
• Mendorong penyelarasan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan target SDGs nasional.
• Mengembangkan kemampuan analisis kebijakan berbasis data dan indikator pembangunan berkelanjutan.
• Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Materi Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik :

• Konsep dan Prinsip Dasar SDGs dalam Konteks Pembangunan Nasional
• Integrasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD)
• Perumusan Kebijakan Publik Berbasis Indikator SDGs
• Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian SDGs
• Best Practices Implementasi SDGs di Pemerintah Daerah dan Lembaga Publik

Sasaran Peserta Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik :

• Pejabat perencana, penyusun kebijakan, dan analis program pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
• BUMN/BUMD, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Metode Bimtek Implementasi SDGs dalam Kebijakan Publik :

• Presentasi dan Pemaparan Materi
• Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab
• Studi Kasus

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini yaitu dari Kementerian/Expert/Praktisi profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.