Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah – Pendapatan pajak daerah memiliki peran penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dan penyediaan layanan publik. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, diperlukan pedoman penagihan dan pemeriksaan yang efektif. Untuk itu pada 21 Januari 2025 Pemerintah telah menetapkan regulasi Regulasi PMK 7 Tahun 2025 .

PMK 7 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. Peraturan ini memberikan panduan mengenai ruang lingkup, kriteria, standar, dan jenis pemeriksaan pajak daerah, serta prosedur penagihan pajak daerah seperti penerbitan surat paksa hingga penyitaan dan penjualan barang sitaan. PMK 7/2025 mulai berlaku sejak 3 Februari 2025 dan mencabut PMK 207/2018. 

Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas, kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengikuti Bimtek dengan tema :

“Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Berdasarkan PMK No. 7 Tahun 2025“

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Tujuan Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah :

Tujuan Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK 7 TAHUN 2025. Diharapkan pemeriksa pajak daerah memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam mempersiapkan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan.

Materi Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah :

• Ketentuan Umum
• Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
• Standar Pemeriksaan
• Persiapan Pemeriksaan Pajak
• Metode dan Teknik Pemeriksaan
• Penyusunan Program Pemeriksaan
• Mekanisme Penagihan Pajak
• Penyelesaian Sengketa Pajak

Narasumber/Trainer :

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini yaitu dari Kementerian/Expert/Praktisi profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.