Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya fraud (kecurangan) dan konflik kepentingan. Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas hasil pengadaan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan semakin kuatnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), seluruh pelaku pengadaan dituntut untuk memahami berbagai bentuk fraud, mengenali potensi konflik kepentingan sejak dini, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Bimbingan Teknis Nasional “Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi pencegahan fraud, penguatan sistem pengendalian internal, penerapan etika pengadaan, serta pengelolaan konflik kepentingan guna menciptakan proses pengadaan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Tujuan Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep fraud dan konflik kepentingan dalam pengadaan pemerintah.
• Mengidentifikasi berbagai modus kecurangan yang sering terjadi pada setiap tahapan pengadaan.
• Memahami regulasi dan kebijakan terkait integritas dalam pengadaan barang/jasa.
• Meningkatkan kemampuan dalam melakukan mitigasi risiko fraud melalui sistem pengendalian internal.
• Memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas pada organisasi pemerintah.

Materi Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Materi yang akan dibahas meliputi:

• Kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa yang berintegritas.
• Konsep Fraud Risk Management dalam pengadaan pemerintah.
• Identifikasi red flags (indikasi awal) fraud pada setiap tahapan pengadaan.
• Pencegahan dan penanganan konflik kepentingan.
• Peran APIP, UKPBJ, PPK, Pokja Pemilihan, dan PA/KPA dalam pengendalian fraud.
• Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengadaan.
• Etika, kode perilaku, dan pakta integritas pelaku pengadaan.
• Studi kasus fraud pengadaan serta pembelajaran dari hasil audit dan pemeriksaan.
• Strategi membangun budaya anti-fraud pada instansi pemerintah.

Sasaran Peserta Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimbingan teknis ini ditujukan bagi:

• PA/KPA
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pejabat Pengadaan
• Pokja Pemilihan
• UKPBJ
• APIP/Inspektorat
• Auditor Internal Pemerintah
• Pengelola Keuangan Daerah
• Seluruh ASN yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Metode Bimtek Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui :

• Penyampaian materi
• Diskusi dan tanya jawab
• Studi kasus
• Simulasi

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini yaitu dari Kementerian/Expert/Praktisi profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.