Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu aktivitas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengingat besarnya nilai anggaran yang dikelola, setiap proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan hukum masih sering terjadi, mulai dari kesalahan administratif, penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa agar seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, Mitra Manajemen Daerah (MMD) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi, tata kelola, tanggung jawab hukum, serta strategi mitigasi risiko dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Tujuan Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami landasan hukum dan regulasi terbaru mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
• Mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam setiap tahapan pengadaan.
• Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
• Memahami tanggung jawab hukum PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPSPM, PPHP, dan pihak terkait lainnya.
• Menyusun langkah-langkah mitigasi untuk mencegah sengketa maupun permasalahan hukum dalam pelaksanaan kontrak.

Materi Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Materi yang akan dibahas antara lain:

• Kebijakan dan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
• Prinsip-prinsip hukum administrasi dalam PBJP.
• Peran dan tanggung jawab para pelaku pengadaan.
• Aspek hukum penyusunan dokumen pengadaan dan kontrak.
• Potensi pelanggaran administrasi, perdata, dan pidana dalam pengadaan.
• Pencegahan fraud dan konflik kepentingan dalam PBJP.
• Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan.
• Studi kasus permasalahan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Best practice tata kelola pengadaan yang sesuai dengan prinsip Good Governance.

Sasaran Peserta Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bimbingan teknis ini sangat direkomendasikan bagi:

• PA/KPA.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Pejabat Pengadaan.
• Pokja Pemilihan.
• Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
• Inspektorat.
• Bagian Hukum.
• Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
• ASN yang terlibat dalam proses pengadaan.
• Instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Metode Bimtek Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui :

• Penyampaian materi
• Diskusi dan tanya jawab
• Studi kasus
• Simulasi

Narasumber/Trainer dalam kegiatan ini yaitu dari Kementerian/Expert/Praktisi profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam serta terbukti di bidangnya.